Hal itu disampaikan anggota DPR asal Manggarai, Cypri Aoer, melalui telepon kepada Kompas, Senin (6/7). ”Masyarakat yang peduli lingkungan sepantasnya menolak pertambangan yang berlokasi di zona wisata,” kata Aoer.

Manggarai Barat belakangan ini memanas terkait kebijakan bupati mengizinkan investor melakukan penambangan di Batugosok. Lokasi pertambangan itu sekitar 10 kilometer utara Labuan Bajo, kota Kabupaten Manggarai Barat. Batugosok dan Labuan Bajo terletak di pantai barat Pulau Flores yang langsung menghadap Taman Nasional Komodo (TNK) habitan binatang langka komodo.

Menurut Cypri Aoer, pariwisata bisa memberantas kemiskinan. ”Jika Pemkab Manggarai Barat memiliki pemahaman baik mengenai hal itu, bupati tidak mungkin mengizinkan kawasan wisata menjadi lokasi tambang,” katanya.

Sebaliknya, pemkab seharusnya mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. Perkembangan pariwisata memiliki multiefek yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itu, misalnya, pendapatan petani bisa meningkat dari menjual hasil kebun, seperti sayuran atau buah, ke hotel. Masyarakat bisa bekerja di hotel, menjadi pemandu wisata atau membuat usaha biro perjalanan.

”Membiarkan kawasan pariwisata menjadi kawasan penambangan adalah jalan pintas akibat kekerdilan kebijakan pemkab dalam membangun daerahnya. Padahal, komodo adalah aset dunia yang dilindungi,” papar Aoer.

Terus menolak

Di Labuan Bajo, massa yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat Antitambang (Geram) mengagendakan aksi lanjutan menolak penambangan di Batugosok dan lokasi lain di Manggarai Barat.

”Kami akan berunjuk rasa setelah pilpres dan terus melakukan aksi penentangan hingga Bupati Manggarai Barat menghentikan aktivitas tambang di daerah ini,” kata Bernadus Baratdaya, Koordinator Geram lewat telepon di Labuan Bajo, Senin petang.

”Kami mungkin akan menduduki kantor bupati dan mengepung kantor DPRD Manggarai Barat di Labuan Bajo,” ujar aktivis Geram lain, Feri Adu, menambahkan.

Aktivitas penambangan emas di Batugosok hingga Senin tetap berjalan. Dua menara pengeboran (rig) tetap mengebor.

Kompas 2009-07-07/e-Paper: Nusantara

Buktinya, hingga saat ini landasan pacu itu masih dijadikan sebagai jalan umum oleh warga untuk ke pantai yang ada di sekitar kawasan bandara itu.

Pantauan Pos Kupang, seminggu terakhir, landasan pacu bndara tersebut digunakan pejalan kaki yang ingin ke pantai di ujung landasan

Selain itu, ada oknum warga yang mengibat ternak kambingnya di dalam kawasan bandara. Pada waktu tertentu, ada juga warga yang memanfaatkan landasan pacu bandara itu untuk berlatih mengendarai sepeda motor dan atau mobil. Hal ini terjadi karena kawasan bandara belum dipagari.

Kepala Bandara Mali, Mesakh Talilah, S.H yang dikonfirmasi di kantornya, Sabtu (27/9/2009), membenarkan kondisi itu. Menurut Mesakh, kawasan bandara khususnya di bagian landasan pacu harus steril atau diproteksi dari bentuk aktivitas apapun.

Landasan pacu hanya bisa dipergunakan untuk kepentingan penerbangan atau ada pekerjaan pembangunan di kawasan bandara itu.

Namun, landasan pacu Bandara Mali sudah menjadi lintasan jalan dan sering menjadi tempat latihan mengendarai motor atau mobil. Aktivitas tersebut sangat mengganggu penerbangan, meski dilakukan pada waktu tidak ada aktivitas penerbangan.

Mesakh mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi sejumlah masyarakat entah dari mana, tetap saja menjadikan landasan pacu bandara itu sebagai lintasan jalan ke pantai.

Menurutnya, satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah itu adalah membangun pagar yang baik untuk melindungi kawasan bandara. “Kawasan bandara ini cukup luas, sementara petugas pengamanan terbatas, ditambah lagi kondisi pagar yang ada masih darurat sehingga orang bisa masuk seenaknya,” kata Mesakh.

Dia berharap pemerintah daerah bisa memprogramkan pembangunan pagar di kawasan bandara tersebut.

Pelepasan ekspor kopi AFB dilakukan Bupati Ngada, Drs. Piet Nuwa Wea diwakili Asisten II Setda Ngada, Drs. Petrus Tena, di halaman kantor Bupati Ngada, Sabtu (26/9/2009). Pelepasan ekspor kopi AFB ditandai dengan percikan air kelapa dicampur dengan darah babi yang sebelumnya sudah melalui proses ritual adat `Ri A Ulu Ngana.’

Petrus Tena salam sambutannya mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (P3) Ngada atas perannya sebagai fasilitator yang baik sehingga bisa dilakukan ekspor kopi arabika Bajawa ke Amerika. Dikatakannya, ekspor kopi ini merupakan keberhasilan yang luar biasa karena mampu memberdayakan para petani dan memasarkan hasil produksi mereka hingga mengangkat martabat Ngada di mata internasional.

Petrus Tena berharap, hasil komoditi lainnya, seperti kakao, jambu mete, jagung, pisang, yang juga merupakan kekayaan Kabupaten Ngada agar bisa lebih dikembangkan dan bisa juga diekspor ke luar negeri.

Ketua sementara DPRD Ngada, Kristo Loko, S.Fil, dalam sambutannya, mengatakan Dewan sangat mendukung keberhasilan yang sudah diraih pemerintah. “Lembaga Dewan akan selalu memberi dukungan politik untuk mengoptimalkan produksi petani sebagai unggulan Kabupaten Ngada,” kata Kristo.

Dia juga menyampaikan kekagumannya terhadap para petani kopi karena bisa membangun semangat yang sinkron menanggapi gagasan pemerintah sehingga apa yang mereka hasilkan bisa menembus pasaran dunia internasional.

Kepala Dinas (Kadis) P3 Kabupaten Ngada, Ir. Bernard F. Burah, dalam laporannya mengatakan, jika dilihat dari potensi produk Kopi AFB, maka jumlah ekspor yang ada saat ini baru mencapai 60-70 persen.

“Ini artinya pada tahun 2010 dan seterusnya masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi jumlah ekspor kopi AFB hasil panen petani di daerah ini. Hal ini bisa terlaksana melalui upaya membangun UPH baru dan perbaikan UPH yang telah ada. Selain itu, perlu juga didukung penyediaan peralatan mesin yang memadai,” kata Bernard.

Melihat trend peningkatan ekspor kali ini, kata Bernard, pemerintah optimis tahun depan bisa mengekspor kopi arabika sekitar 170-180 ton. Bahkan jika semua upaya bisa terlaksana dengan baik maka target ekspor 200 ton Kopi AFB bisa terlaksana. “Saat ini kita tengah mengupayakan penambahan lagi dua UPH,” tambahnya.

Dikatakannya, kehadiran UPH baru bisa menutup jalur-jalur pembelian oleh tengkulak yang pembeli kopi secara tidak resmi dan secara tidak bertanggung jawab.
Pantauan Pos Kupang, acara pelepasan kopi AFB juga dilakukan
upacara adat dimana Asisten II, Petrus Tena memercikan air kelapa dicampur darah babi melalui prosesi ritual adat `ri a ulu ngana.’
Acara ini dihadiri Asisten I, pimpinan SKPD para Staf Ahli, para karyawan UPH, para petani, tua adat.

Kontes sapi ini bertujuan untuk merangsang para petani peternak dalam memelihara dan mengembangkan ternak sapi di daerah itu, kata Kepala Dinas Peternakan NTT, Ir. Martinus Jawa, di Kupang, Rabu (16/9/2009).

Dia mengatakan, para peserta kontes ini berasal dari seluruh kabupaten di daratan pulau Timor yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu. “Para Peserta adalah peternak yang menjuarai lomba kontes tingkat kabupaten masing-masing, dalam rangka pemantapan bulan bhakti peternakan di NTT,” kata Martinus Jawa.

Di arena konten sapi nantinya para peternak bisa memperoleh pengalaman bagaimana memelihara ternak dengan baik sehingga bisa menghasilkan ternak dengan berat badan diatas 200kg. “Peternak yang menjadi juara akan diberi kesempatan untuk membagi pengalaman dengan para petani tentang bagaimana memelihara ternak sapi dengan baik sehingga menghasilkan ternak yang bermutu,” katanya.

Menurut dia, para petani peternak di daerah ini perlu terus didorong untuk memelihara ternak karena banyak sekali ternak yang dibiarkan berkeliaran di padang-padang pengembalaan tanpa ada perhatian.

Akibatnya, berat badan sapi tidak seimbang dengan usia ternak karena tidak mengkonsumsi pakan yang berkualitas secara teratur. Padahal ternak-ternak jantan harus dipelihara melalui sistem paronisasi sehingga hasilnya lebih maksimal dan bisa dijual dengan harga diatas Rp4 juta ekor.

“Kalau setiap hari ternak hanya dilepas bebas, dan pakannya juga hanya rumput kering, ya..ternaknya juga kurus-kurus,” katanya. (Pos Kupang)

Hasil survei yang dilakukan Forum Pariwisata Flores-Lembata (Florata) menunjukkan, sebaran sampah plastik di wilayah ini cukup mengkhawatirkan. Saat ini, semua kabupaten di Flores dan Lembata tidak luput dari sebaran sampah plastik. Setiap hari puluhan ton plastik masuk ke wilayah Flores-Lembata tanpa ada yang bisa mengendalikan atau menghentikannya.

Dari Manggarai Barat sampai Lembata, sampah plastik bertebaran di mana-mana baik di jalan maupun di setiap lingkungan rumah tangga. Sebarannya pun merata di setiap kabupaten.

Hal ini diungkapkan praktisi pariwisata Paul Tallo di Labuan Bajo belum lama. Paul mengatakan, kondisi ini sangat mengancam dunia kepariwisataan dan membahayakan kesehatan masyarakat di Flores dan Lembata. “Sampah-sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan alam juga menjadi sumber berbagai penyakit. Bila tidak segera ditanggulangi, maka suatu waktu wilayah Flores-lembata akan menjadi daerah yang dipenuhi oleh sampah plastik,” kata Paul.

Dikatakan Paul, jika ingin pariwisata di Flores-Lembata dapat berkembang dengan baik maka selain kerjasama semua elemen masyarakat terutama pemerintah, persoalan sampah plastik harus menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, wilayah Flores-Lembata memiliki sumber daya pariwisata yang potensial dan akan mampu menarik banyak wisatawan manca negara berkunjung.

Selain sampah, infrastruktur jalan, komunikasi, air minum, listrik perlu mendapat prioritas dalam pembangunan. Infrastruktur jalan mesti segera dibangun terutama di obyek-obyek wisata.

Di Manggarai Barat, misalnya, sejumlah hotel berbintang telah dibangun tetapi kondisi infrastruktur jalan masih memprihatinkan. Jalan menuju hotel Bintang Flores hingga Gorontalo yang merupakan pusat industri pariwisata cukup memprihatinkan. Kondisi ini dikeluhkan oleh para wisatawan manca negara.

Paul mengatakan, pariwisata Flores-Lembata jika dikembangkan secara profesional dan semua pemimpin di wilayah ini bersatu memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata maka kesejahteraan hidup masyarakat akan semakin baik.

Selama ini, kata Paul, pariwisata belum menjadi salah satu sektor unggulan yang mendapat prioritas dalam pembangunan. “Padahal, pariwisata tidak bisa dibangun secara parsial atau sepotong-sepotong. Di mana setiap kabupaten masih membangun secara sendiri-sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan kabupaten lain,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan sampah ini, Forum Pariwisata Flores-Lembata, dalam tahun ini juga akan melakukan kampanye guna membangun kesadaran masyarakat dan pemerintah akan bahaya sampah plastik. Kampanye anti sampah plastik tersebut dimulai dari Labuan Bajo untuk wilayah barat dan Lembata untuk wilayah timur dan berpusat di kawasan wisata Riung, Bajawa.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dan pemerintah semakin sadar akan bahaya sampah plastik sekaligus bersama-sama berjuang untuk memeranginya agar Flores-Lembata suatu saat bebas dari sampah plastik.

Hal itu disampaikan tokoh pendiri Majalah Trubus, Bambang Ismawan, pada acara Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Petani di NTT di Aula UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati, Jalan Polisi Militer Kupang, Kamis (27/8/2009). Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Petrus Muga, Richard R Radja, Sardi dan Adi (Trubus Group), para kepala bidang, kepala UPTD, kepala seksi lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT serta undangan lainnya.

Bambang mengatakan, ketika dia berada di Flores saat pesta petani integritas Indonesia tahun 2009 di Desa Mukun, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, beberapa waktu lalu, ia melihat betapa besar potensi alam yang dimiliki masyarakat Flores. Hanya saja, potensi itu belum dimanfaatkan.
“Flores tidak pantas dikatakan miskin atau tidak pantas apabila rakyatnya miskin, karena lahannya subur dan SDM yang ada sudah memadai. Tapi saya sedih ketika mendengar pernyataan Wakil Bupati Manggarai Timur, Adreas Agas, bahwa 54 persen warga di wilayah itu, miskin,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, di Indonesia saat ini 99 persen adalah usaha kecil (mikro bisnis). Warga yang kelola usaha kecil itu perlu diberdayakan sehingga bisa berkembang. Pola pemberdayaan yang sesuai itu melalui produksi dan usaha, juga permodalan. “Saat ini ada banyak kelompok masyarakat. Jika kelompok itu jika didampingi dengan tepat dalam satu kebersamaan yang tepat, maka usaha mereka akan maju dan berkembang baik,” ujarnya.

Dia mencontohkan, di China kelompok tani atau usaha tani diberdayakan oleh kader-kader partai. Targetnya, jika kelompok dampingannya itu berhasil, maka kader yang mendampingi itu dipromosikan menduduki jabatan dalam partai. Dengan itu, maka setiap kader partai yang mendampingi kelompok tani, terus bersaing dalam memberdayakan kelompok usaha yang dibina atau didampingi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Petrus Muga mengatakan, lahan kering di NTT cukup luas. Karena itu, kelompok-kelompok usaha petani mikro yang ada dapat dibina agar dimanfaatkan lahan itu secara optimal.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan agar program pemberdayaan masyarakat petani di NTT dapat terwujud. Dampak ikutannya, penanggulangan kemiskinan di sektor usaha mikro bidang pertanian bisa terwujud,” ujarnya.

Akibatnya, jalur jalan nyaris putus. Jika tidak segera ditangani, maka transportasi dari dan ke wilayah itu akan terputus.

Beberapa waktu lalu, pemerintah telah membangun tanggul penahan gelombang, namun tidak bertahan lama. Tanggul itu kerap jebol diterjang gelombang laut.

Pantauan Pos Kupang, pekan lalu, ketika melewati jalur jalan di Desa Magekapa menuju ibu kota Kecamatan Maukaro, abrasi telah mengikis sebagian badan jalan. Akibatnya, badan jalan semakin sempit dan nyaris putus. Badan jalan berlubang, terdapat tumpukan  material berupa batu dan pasir di atas badan jalan.

Tumpukan pasir dan batu memungkinkan kendaraan pejalan kaki melewati jalan itu. Namun keadaan tersebut diprediksikan tidak akan berlangsung lama karena jika terjadi ombak besar di waktu mendatang, jalur jalan akan kembali putus.

Dedy Wolo, salah seorang warga Kecamatan Maukaro,  dimintai komentarnya terkait abrasi itu, mengatakan, abrasi yang terjadi di desa itu bukan hal baru. Abrasi telah terjadi sejak lama, namun belum bisa diatasi oleh pemerintah hingga saat ini.

Wolo berharap pemerintah memperhatikan masalah tersebut. Menurut dia, untuk menghentikan abrasi di wilayah ini tidak mungkin karena ombak terjadi setiap saat.

“Langkah yang bisa dilakukan untuk meminimlisir abrasi, yaitu  membangun tembok penyokong atau menaman pohon bakau sepanjang pinggir pantai,” saran Wolo. (Post Kupang)

Wakil Gubernur NTT, Ir.  Esthon L. Foenay  menegaskan hal itu usai mengikuti sidang di DPRD NTT, Rabu (19/8/2009). Wagub meminta pengertian baik dari Menhut terkait rencana pemindahan 10 ekor Komodo itu.

“Komodo pasti sangat cocok dengan karakteristik wilayahnya  di Pulau Komodo. Siapa bilang di luar NTT kegiatan pemurnian genetik Komodo berhasil?” kata Esthon retoris.

Esthon menyampaikan, dirinya sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Bali, membahas rencana pemindahan 10 ekor Komodo tersebut ke Bali. Bahkan Pemerintah Propinsi Bali sudah membuat surat pernyataan penolakan.

Pada kesempatan yang sama, kata Esthon, dirinya  bersama Wakil Gubernur Bali menyampaikan penolakan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Mardiyanto. Saat itu Mendagri mendukung sikap pemerintah kedua propinsi dan menegaskan Komodo tak boleh dipindahkan ke Bali.

Selain itu, lanjut Esthon, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya secara terpisah bertemu dengan Gubernur Bali dan Menhut. Pada waktu itu, kata Esthon, Menhut menyampaikan bahwa dirinya sangat respons terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pemerintah NTT. Bali memiliki kekhasan pariwisata bidang budaya, bukan binatang seperti Komodo. Hal ini pun sudah menjadi pernyataan sikap bersama pemerintah dan DPRD Bali.

Menurut Esthon, meski urusan Komodo merupakan wewenang Menhut, koordinasi antarpemerintah propinsi menjadi kewenangan Mendagri, sehingga rencana pemindahan tersebut harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Mendagri. Karena, yang punya wilayah dan pemerintahan adalah Mendagri.

Esthon menegaskan,  NTT juga bagian dari NKRI. Karena itu, semestinya Komodo  tetap berada di wilayah NTT.

Menyinggung alasan pemindahan Komodo tersebut berkaitan dengan ketersediaan makanan dan pengalokasian anggaran, Esthon mengatakan,  sangat tidak relevan. Karena Komodo sudah masuk dalam taman nasional, tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran melalui APBN. Semestinya, ego sektoral harus ditinggalkan dan berpikir secara komprehensif dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dalam komunikasi terakhir, kata Esthon, Menhut menyampaikan, tim kajian lintas instansi di Departemen Kehutanan, Pemda NTT dan ahli satwa terus menggodok rencana pemindahan 10 ekor Komodo dari Wae Wuul, Manggarai Barat, ke Taman Safari Gianyar-Bali. Tim tersebut akan bekerja sampai menghasilkan sebuah kesimpulan apakah Komodo layak dipindahkan ke Bali atau tidak. (Pos-kupang.com)

Demikian dikatakan  Ferdinandus Sadha, Kepala Desa Tendakinde, Kamis (13/8/2009) sore di rumahnya di Tenkakinde.

Dia memperkirakan, ternak sapi dan kerbau yang sudah tidak hanya 40 ekor, karena banyak yang mati di hutan. Saat ditemukan sudah membusuk, bahkan ada yang tinggal tulang belulang.

“Kami sudah melaporkan masalah ini ke petugas peternakan di Kecamatan Wolowae,” katanya.

Petugas peternakan, katanya, sudah turun ke desa untuk mengatasi penyakit tersebut. Ternak milik warga sudah diberi vaksin. “Tapi masih ada juga ternak yang mati,” katanya.

Ternak yang mati akibat diserang penyakit, katanya, tidak dikonsumsi melainkan langsung dibakar. “Tapi banyak juga ternak yang mati di hutan. Kalau yang mati di hutan itu, saat kami dapat sudah membusuk, bahkan tinggal tulang saja,” katanya.

Ternak yang terkena penyakit itu, katanya, ditandai bengkak di tenggorokan dan leher. Kalau sudah bengkak, tidak lama lidah sapi atau kerbau menjulur keluar karena tidak bisa makan. Seperti tercekik. Sapi atau kerbau tidak banyak bergerak.

“Dari informasi yang disampaikan oleh petugas peternakan, penyakit itu disebabkan virus SE,” katanya.

Hal senada dikatakan  Kristoforus Kaka (37) yang ditemui di Pos Polisi Wolowae. Sehari-hari Kaka menggembalakan sapi milik Konstantinus Jambu.
Sapi gembalaannya sering mengalami gejala seperti yang diceritrakan Kades Tendakinde. Kaka juga mengatakan sering menemukan bangkai sapi di hutan.

“Saat gembalakan sapi itu kadang saya lihat ternak  mati di hutan dan ada yang baru sakit. Sapi yang sakit itu tidak mau jalan. Lehernya bengkak, susah makan- minum dan tidak lama mati,” katany

PERKENALAN saya dengan pertambangan dan perusahaan raksasa yang menggarapnya dimulai dari kasus Busang 12 tahun silam. Tiga perusahaan raksasa, Freeport McMoran, Bre-X Minerals dan Barrick Gold Company terlibat dalam pertarungan merebut ‘tambang’ di Busang, Kalimantan Selatan. Harga saham Bre-X sempat melonjak di lantai bursa, lalu kemudian terperosot dan bangkrut ketika terbukti kandungan emas itu tak sebesar yang dikabarkan.

Seorang geolog asal Filipina, Michael de Guzman, tewas bunuh diri di tengah simpang siur informasi soal besarnya kandungan emas yang direkayasa.

Di tengah pertarungan sia-sia itu, saya beruntung karena boleh melihat kawasan pertambangan yang dikelola Barrick di Nevada, Las Vegas. Justru di tempat inilah, saya mendapat informasi tentang potensi tambang yang tersebar di kawasan Flores dan Lembata.  “Hanya saja kami belum berani untuk memulai eksplorasi karena sepintas tak masuk dalam skala ekonomis,” demikian penjelasan salah seorang manajemen Barrick saat itu.

Informasi tentang kandungan mineral di Flores dan Lembata mengingatkan saya pada goresan sejarah tentang kegagalan Belanda mencari tambang di wilayah yang dijuluki non-profitable Island.  Penyebutan malang itu diberikan oleh orang-orang Belanda setelah mereka putus asa karena tidak menemukan ‘timah’ di pulau ini. Kalau tak salah mengingat, atas nama ekspedisi timah itu pula, seorang sosiolog kenamaan, Max Weber, pun dilibatkan dan pernah mampir di pulau ini.

Dalam bukunya Flores in the 19th Century: Aspects of Dutch colonialism on an non-profitable Island (1983), Dietrich Stefan menulis bahwa sebenarnya penguasa Belanda melalui VOC pun tidak terlalu berminat menguasai pulau itu. Pulau yang miskin dan tidak menghasilkan apa-apa, demikian jalan pikiran VOC.

Hanya saja Belanda tetap saja pernah terpancing untuk menyerang Flores berdasarkan laporan Freijs yang (1854-1855) bahwa kawasan itu memiliki kandungan logam (timah, emas dan intan) yang besar. Maka melalui sebuah operasi militer dilancarkanlah sebuah tin-expeditie (ekspedisi timah) untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut (1887-1891).

Ternyata sensasi timah itu tidak terbukti karena para penulis Belanda salah menginterpretasikan keberadaan sebuah sungai. Nama ‘Wae Pesi’ diterjemahkan dengan ‘Sungai Besi’ oleh para pesuruh Kesultanan Bima, sekutu Belanda saat itu. Ekspedisi timah pun gagal.

Peristiwa pencarian timah yang sia-sia dan menewaskan banyak penduduk Flores itu mengundang reaksi yang cukup keras dari sejumlah anggota parlemen Belanda yang meminta agar ekspedisi timah di Flores segera dihentikan.

Selanjutnya, atas alasan ketertiban hukum dan administrasi, kegagalan operasi militer dalam ekspedisi timah itu tidak memadamkan niat penjajah Belanda untuk menguasai daerah pedalaman Flores yang masih liar. Maka pada tahun 1905 atas instruksi Gubernur Jenderal Van Heutsz dilancarkan sebuah Operasi Flores Pedalaman atau yang disebut juga Operasi Pasifikasi. Melalui sebuah perjuangan yang berat, akhirnya baru tahun 1909 Belanda secara de facto berhasil menetapkan sebuah organisasi fisik secara lengkap di wilayah itu.

Tentang medan alam Flores yang serba terjal yang dihadapi pasukan Belanda saat itu sempat direkam M.H du Cruo sebagai het zwaarste en ongenaakbaarste patrouillegebied van heel Indie (wilayah patroli paling suram dan liat dari seluruh kawasan Hindia).

Kendati singkat, manusia Flores sempat merasakan penderitaan karena penjajahan. Beruntung pulau yang ‘karena dianggap tak memberi keuntungan itu’ tidak sempat dijarah habis-habisan. Andaikan saja, Belanda, melalui VOC — perusahaan multinasional paling uzur di muka bumi itu — berhasil menemukan timah seabad yang silam, mungkin saja bumi pulau itu sudah habis dikeruk.

Di Tengah Kemiskinan

Seabad kemudian. Belanda tak lagi menjajah, tanah Flores dan Lembata masih perawan, tua-tua adatnya masih rajin menghormati Lera Wulan Tana Ekan. Dan ratusan putra-putri Tana Ekan yang menjadi misionaris sudah tersebar ke seantero bumi.

Akan tetapi, manusia-manusia Flores dan Lembata masih dibelenggu kemiskinan yang mengenaskan. Masih saja tersiar berita soal kekurangan pangan, minim gizi, nasib tenaga kerja yang luntang-lantung di Malaysia, tak banyak putera-puterinya yang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ternama, dan seterus-seterusnya.

Di tengah situasi demikian, hasil teropongan satelit membuktikan bahwa isi laporan Freijs itu benar. Ada kandungan emas, timah, mangan dan seterusnya yang luar biasa di Flores dan Lembata, dan juga bumi Flobamora lainnya.

Dengan segera para pemodal, lokal maupun multinasional, berbondong-bondong ke Flores dan Lembata. Kita menyebut di sini ada sejumlah perusahaan yang sudah mendapat izin, yaitu PT Aneka Tambang, PT Global Suksestama Internasional, PT Kejora Stras Energi, PT Nusa Mega Energi, PT Nipindo Pritama, PT Bangun Usaha Mineral Indonesia, PT Sejahtera Prima Nusa dan Grend Nusanatara.

Para bupati — yang hingga saat ini belum berhasil atau gagal mensejahterakan masyarakat Flores — pun buru-buru mempersilakan para investor datang. Tentu saja dengan harapan besar pertambangan dapat menjadi jalan pintas mengantarkan manusia Flores ke kehidupan yang lebih sejahtera secara ekonomis.

Di sinilah titik awal perdebatan panjang soal pertambangan di Flores dan Lembata dimulai. Di satu pihak, ada lembaga pemerintah (yang diwakili para bupati) dan lembaga bisnis modern, perusahaan-perusahaan yang sudah tak tahan mengeruk sebisa mungkin isi kandungan dari perut bumi Flores.

Argumentasi mereka jelas, dengan aktivitas pertambangan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya bisa diinvestasikan untuk membangun Flores dan Lembata.

Perusahaan-perusahaan itu diharapkan bisa membangun infrastuktur dan membantu beasiswa bagi kaum muda yang cerdas namun tak kekurangan biaya. Ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih miskin.

Di pihak lain, lawannya tak tanggung-tanggung, yaitu gabungan dari tiga lembaga yang juga mengatasnamakan masyarakat. Mereka adalah lembaga gereja, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat yang bersatu menyerukan penolakan aktivitas penambangan di Flores dan Lembata. Bahkan, bagi kelompok yang ekstrim dari mereka beranggapan, perusahaan tambang adalah monster yang harus segera dibunuh.

Argumentasi yang dibangunnya pun sangat kuat. Saya coba membagi alasan penolakan dalam empat bagian dengan degradasi yang berbeda tetapi juga beirisan. Pertama, alasan fundamental korporasional, bahwa pertambangan itu adalah kegiatan ekonomi yang dalam dirinya buruk.

Kelompok ini mengutip pendapat mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Cholid Muhamad, yang mengatakan sejarah pertambangan adalah sejarah kemelaratan rakyat kecil yang sesungguhnya pemilik sah dari tanah yang ditambang.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tambang dengan licik akan mempengaruhi pemegang kekuasaan politik dari pusat hingga ke kabupaten yang juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dangkal bahkan kosong tentang tambang untuk menyalurkan keserakahannya dalam membongkar tanah rakyat.

Kedua alasan geologis, yaitu bahwa aktivitas pertambangan tidak layak dilakukan di pulau yang kecil dengan penduduk yang padat seperti Flores dan Lembata.

Pendapat Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan dan Tarekat Flores dan Lembata sepakat pertambangan tidak relevan dan koheren dengan kondisi nyata geologi setempat.  Pemaksaaan kegiatan pertambangan di wilayah ini ditengarai akan mengurangi persediaan air, dan bahkan aktivitas di pulau kecil seperti Solor dan Adonara dikhawatirkan akan menenggelamkan pulau-pulau itu.

Ketiga alasan sosial budaya. Pertambangan dinilai tidak relevan bagi kehidupan sosial-budaya, serta ekonomi masyarakatnya yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan di Flores dan Lembata. “Memaksakan pertambangan sebagai strategi dan model pembangunan untuk masyarakat setempat sangat kontraproduktif dan menghancurkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di wilayah itu,” demikian keyakinan mereka.

Keempat alasan yuridis-teknis. Pertambangan di Flores harus ditolak karena merampas tanah ulayat, menggusur lahan pertanian dan kawasan pariwisata. Selain itu dalam pelaksanaannya, pertambangan itu merusak lingkungan di sekitarnya.

Kelima alasan sosial-prosedural, yaitu pembangunan pertambangan di Flores yang disetujui oleh sejumlah bupati tidak diawali dengan sosialisasi dan izin dari masyarakat. (Pos Kupang)