Masyarakat di Flores tidak pantas dikategorikan sebagai rakyat miskin. Sebab alamnya kaya dan sumber daya manusia (SDM) sudah memadai. Yang diperlukan sekarang adalah pola pemberdayaan petani sehingga mampu memanfaatkan potensi yang ada.
Hal itu disampaikan tokoh pendiri Majalah Trubus, Bambang Ismawan, pada acara Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Petani di NTT di Aula UPTD Pengelolaan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati, Jalan Polisi Militer Kupang, Kamis (27/8/2009). Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Petrus Muga, Richard R Radja, Sardi dan Adi (Trubus Group), para kepala bidang, kepala UPTD, kepala seksi lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT serta undangan lainnya.
Bambang mengatakan, ketika dia berada di Flores saat pesta petani integritas Indonesia tahun 2009 di Desa Mukun, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, beberapa waktu lalu, ia melihat betapa besar potensi alam yang dimiliki masyarakat Flores. Hanya saja, potensi itu belum dimanfaatkan.
“Flores tidak pantas dikatakan miskin atau tidak pantas apabila rakyatnya miskin, karena lahannya subur dan SDM yang ada sudah memadai. Tapi saya sedih ketika mendengar pernyataan Wakil Bupati Manggarai Timur, Adreas Agas, bahwa 54 persen warga di wilayah itu, miskin,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan, di Indonesia saat ini 99 persen adalah usaha kecil (mikro bisnis). Warga yang kelola usaha kecil itu perlu diberdayakan sehingga bisa berkembang. Pola pemberdayaan yang sesuai itu melalui produksi dan usaha, juga permodalan. “Saat ini ada banyak kelompok masyarakat. Jika kelompok itu jika didampingi dengan tepat dalam satu kebersamaan yang tepat, maka usaha mereka akan maju dan berkembang baik,” ujarnya.
Dia mencontohkan, di China kelompok tani atau usaha tani diberdayakan oleh kader-kader partai. Targetnya, jika kelompok dampingannya itu berhasil, maka kader yang mendampingi itu dipromosikan menduduki jabatan dalam partai. Dengan itu, maka setiap kader partai yang mendampingi kelompok tani, terus bersaing dalam memberdayakan kelompok usaha yang dibina atau didampingi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Petrus Muga mengatakan, lahan kering di NTT cukup luas. Karena itu, kelompok-kelompok usaha petani mikro yang ada dapat dibina agar dimanfaatkan lahan itu secara optimal.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan agar program pemberdayaan masyarakat petani di NTT dapat terwujud. Dampak ikutannya, penanggulangan kemiskinan di sektor usaha mikro bidang pertanian bisa terwujud,” ujarnya.
Gonzales Bali said on Thursday, October 29, 2009, 9:30
Benar dgn apa yg di katakan Pa Bambang…. cuman masalah besarnya ada harga yg lbh pada kepentingan org2 yg rakus pada keuntungan yg sebesar2nya……..maklum jg sih apa yg dikatakan oleh wakil bupati kr blm suvei tp uda brani bicara asal bunyi kali…….. semua kembali kpd PEMDA bagaimana membuat hrga standar yg membuat petani untung bukan tengkulak yg untuna,…..