Tambang di Flores, Seabad Kemudian

Oleh Abraham Runga Mali

PERKENALAN saya dengan pertambangan dan perusahaan raksasa yang menggarapnya dimulai dari kasus Busang 12 tahun silam. Tiga perusahaan raksasa, Freeport McMoran, Bre-X Minerals dan Barrick Gold Company terlibat dalam pertarungan merebut ‘tambang’ di Busang, Kalimantan Selatan. Harga saham Bre-X sempat melonjak di lantai bursa, lalu kemudian terperosot dan bangkrut ketika terbukti kandungan emas itu tak sebesar yang dikabarkan.

Seorang geolog asal Filipina, Michael de Guzman, tewas bunuh diri di tengah simpang siur informasi soal besarnya kandungan emas yang direkayasa.

Di tengah pertarungan sia-sia itu, saya beruntung karena boleh melihat kawasan pertambangan yang dikelola Barrick di Nevada, Las Vegas. Justru di tempat inilah, saya mendapat informasi tentang potensi tambang yang tersebar di kawasan Flores dan Lembata.  “Hanya saja kami belum berani untuk memulai eksplorasi karena sepintas tak masuk dalam skala ekonomis,” demikian penjelasan salah seorang manajemen Barrick saat itu.

Informasi tentang kandungan mineral di Flores dan Lembata mengingatkan saya pada goresan sejarah tentang kegagalan Belanda mencari tambang di wilayah yang dijuluki non-profitable Island.  Penyebutan malang itu diberikan oleh orang-orang Belanda setelah mereka putus asa karena tidak menemukan ‘timah’ di pulau ini. Kalau tak salah mengingat, atas nama ekspedisi timah itu pula, seorang sosiolog kenamaan, Max Weber, pun dilibatkan dan pernah mampir di pulau ini.

Dalam bukunya Flores in the 19th Century: Aspects of Dutch colonialism on an non-profitable Island (1983), Dietrich Stefan menulis bahwa sebenarnya penguasa Belanda melalui VOC pun tidak terlalu berminat menguasai pulau itu. Pulau yang miskin dan tidak menghasilkan apa-apa, demikian jalan pikiran VOC.

Hanya saja Belanda tetap saja pernah terpancing untuk menyerang Flores berdasarkan laporan Freijs yang (1854-1855) bahwa kawasan itu memiliki kandungan logam (timah, emas dan intan) yang besar. Maka melalui sebuah operasi militer dilancarkanlah sebuah tin-expeditie (ekspedisi timah) untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut (1887-1891).

Ternyata sensasi timah itu tidak terbukti karena para penulis Belanda salah menginterpretasikan keberadaan sebuah sungai. Nama ‘Wae Pesi’ diterjemahkan dengan ‘Sungai Besi’ oleh para pesuruh Kesultanan Bima, sekutu Belanda saat itu. Ekspedisi timah pun gagal.

Peristiwa pencarian timah yang sia-sia dan menewaskan banyak penduduk Flores itu mengundang reaksi yang cukup keras dari sejumlah anggota parlemen Belanda yang meminta agar ekspedisi timah di Flores segera dihentikan.

Selanjutnya, atas alasan ketertiban hukum dan administrasi, kegagalan operasi militer dalam ekspedisi timah itu tidak memadamkan niat penjajah Belanda untuk menguasai daerah pedalaman Flores yang masih liar. Maka pada tahun 1905 atas instruksi Gubernur Jenderal Van Heutsz dilancarkan sebuah Operasi Flores Pedalaman atau yang disebut juga Operasi Pasifikasi. Melalui sebuah perjuangan yang berat, akhirnya baru tahun 1909 Belanda secara de facto berhasil menetapkan sebuah organisasi fisik secara lengkap di wilayah itu.

Tentang medan alam Flores yang serba terjal yang dihadapi pasukan Belanda saat itu sempat direkam M.H du Cruo sebagai het zwaarste en ongenaakbaarste patrouillegebied van heel Indie (wilayah patroli paling suram dan liat dari seluruh kawasan Hindia).

Kendati singkat, manusia Flores sempat merasakan penderitaan karena penjajahan. Beruntung pulau yang ‘karena dianggap tak memberi keuntungan itu’ tidak sempat dijarah habis-habisan. Andaikan saja, Belanda, melalui VOC — perusahaan multinasional paling uzur di muka bumi itu — berhasil menemukan timah seabad yang silam, mungkin saja bumi pulau itu sudah habis dikeruk.

Di Tengah Kemiskinan

Seabad kemudian. Belanda tak lagi menjajah, tanah Flores dan Lembata masih perawan, tua-tua adatnya masih rajin menghormati Lera Wulan Tana Ekan. Dan ratusan putra-putri Tana Ekan yang menjadi misionaris sudah tersebar ke seantero bumi.

Akan tetapi, manusia-manusia Flores dan Lembata masih dibelenggu kemiskinan yang mengenaskan. Masih saja tersiar berita soal kekurangan pangan, minim gizi, nasib tenaga kerja yang luntang-lantung di Malaysia, tak banyak putera-puterinya yang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ternama, dan seterus-seterusnya.

Di tengah situasi demikian, hasil teropongan satelit membuktikan bahwa isi laporan Freijs itu benar. Ada kandungan emas, timah, mangan dan seterusnya yang luar biasa di Flores dan Lembata, dan juga bumi Flobamora lainnya.

Dengan segera para pemodal, lokal maupun multinasional, berbondong-bondong ke Flores dan Lembata. Kita menyebut di sini ada sejumlah perusahaan yang sudah mendapat izin, yaitu PT Aneka Tambang, PT Global Suksestama Internasional, PT Kejora Stras Energi, PT Nusa Mega Energi, PT Nipindo Pritama, PT Bangun Usaha Mineral Indonesia, PT Sejahtera Prima Nusa dan Grend Nusanatara.

Para bupati — yang hingga saat ini belum berhasil atau gagal mensejahterakan masyarakat Flores — pun buru-buru mempersilakan para investor datang. Tentu saja dengan harapan besar pertambangan dapat menjadi jalan pintas mengantarkan manusia Flores ke kehidupan yang lebih sejahtera secara ekonomis.

Di sinilah titik awal perdebatan panjang soal pertambangan di Flores dan Lembata dimulai. Di satu pihak, ada lembaga pemerintah (yang diwakili para bupati) dan lembaga bisnis modern, perusahaan-perusahaan yang sudah tak tahan mengeruk sebisa mungkin isi kandungan dari perut bumi Flores.

Argumentasi mereka jelas, dengan aktivitas pertambangan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya bisa diinvestasikan untuk membangun Flores dan Lembata.

Perusahaan-perusahaan itu diharapkan bisa membangun infrastuktur dan membantu beasiswa bagi kaum muda yang cerdas namun tak kekurangan biaya. Ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang saat ini masih miskin.

Di pihak lain, lawannya tak tanggung-tanggung, yaitu gabungan dari tiga lembaga yang juga mengatasnamakan masyarakat. Mereka adalah lembaga gereja, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat yang bersatu menyerukan penolakan aktivitas penambangan di Flores dan Lembata. Bahkan, bagi kelompok yang ekstrim dari mereka beranggapan, perusahaan tambang adalah monster yang harus segera dibunuh.

Argumentasi yang dibangunnya pun sangat kuat. Saya coba membagi alasan penolakan dalam empat bagian dengan degradasi yang berbeda tetapi juga beirisan. Pertama, alasan fundamental korporasional, bahwa pertambangan itu adalah kegiatan ekonomi yang dalam dirinya buruk.

Kelompok ini mengutip pendapat mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, Cholid Muhamad, yang mengatakan sejarah pertambangan adalah sejarah kemelaratan rakyat kecil yang sesungguhnya pemilik sah dari tanah yang ditambang.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan tambang dengan licik akan mempengaruhi pemegang kekuasaan politik dari pusat hingga ke kabupaten yang juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dangkal bahkan kosong tentang tambang untuk menyalurkan keserakahannya dalam membongkar tanah rakyat.

Kedua alasan geologis, yaitu bahwa aktivitas pertambangan tidak layak dilakukan di pulau yang kecil dengan penduduk yang padat seperti Flores dan Lembata.

Pendapat Komisi Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Keuskupan dan Tarekat Flores dan Lembata sepakat pertambangan tidak relevan dan koheren dengan kondisi nyata geologi setempat.  Pemaksaaan kegiatan pertambangan di wilayah ini ditengarai akan mengurangi persediaan air, dan bahkan aktivitas di pulau kecil seperti Solor dan Adonara dikhawatirkan akan menenggelamkan pulau-pulau itu.

Ketiga alasan sosial budaya. Pertambangan dinilai tidak relevan bagi kehidupan sosial-budaya, serta ekonomi masyarakatnya yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan di Flores dan Lembata. “Memaksakan pertambangan sebagai strategi dan model pembangunan untuk masyarakat setempat sangat kontraproduktif dan menghancurkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di wilayah itu,” demikian keyakinan mereka.

Keempat alasan yuridis-teknis. Pertambangan di Flores harus ditolak karena merampas tanah ulayat, menggusur lahan pertanian dan kawasan pariwisata. Selain itu dalam pelaksanaannya, pertambangan itu merusak lingkungan di sekitarnya.

Kelima alasan sosial-prosedural, yaitu pembangunan pertambangan di Flores yang disetujui oleh sejumlah bupati tidak diawali dengan sosialisasi dan izin dari masyarakat. (Pos Kupang)